Ilustrasi. (Foto: Guri. Antara)

JAKARTA – Sepanjang belasan tahun dilaksanakan, sengketa terkait penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dengan Vietnam nan mampu di kewedanan Laut Natuna Utara tak kunjung memperoleh kata sepakat.

Banyak kekayaan duaja yang berlimpah tersimpan di Laut Natuna Utara, berdasarkan laporan CSIS, peneliti Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Rohaniwan Prakoso mengatakan Laut Natuna Utara memiliki simpanan migas sebanyak 160 triliun suku kubik gas dan 12 miliar barel minyak. Selain itu, potensi ikan yang terserah di Laut Natuna Utara juga tak kalah mencolok.

Laut Natuna Utara ikut dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia: WPP-RI 711, bersama dengan perairan Selat Karimata dan Laut China Daksina.

Potensi kelautan nan samudra ini disebut belum dikelola dengan baik, masih banyak publik pantai yang belum bisa disejahterakan melalui melimpahnya sumber daya laut ini.

Di samping itu, pada Juli 2022 lalu, proses perundingan kembali dilaksanakan dimana kali ini yaitu ura-ura ke-14 di mana pemerintah Indonesia dikabarkan siap bakal membagi konsesi bagi Vietnam.

Mengerti kejadian ini, beragam organisasi penangkap ikan dan maritim turut muncul suara untuk kepentingan perikanan dan kemerdekaan di Indonesia dan merindukan agar pemerintah dapat memberikan keputusan yang tepat dan dipertimbangkan.

“Patut diingat Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di marcapada. Indonesia pula punya potensi kekayaan yang semenjak dari perigi daya alam kemaritiman nan sangat besar yang belum dikelola secara maksimal setakat dengan momen ini,” tegas pendiri serta Pengurus bersumber Dewan Pimpinan Resep Perhimpunan Ahli Keselamatan dan Keamanan Kelautan Indonesia (AKKMI) lega Senin 15 November.

Baca juga:  Gambarkan Dan Tuliskan Bagian Bagian Bunga Lengkap

Bilang inisiator lainnya juga mengharapkan pemerintah dapat selalu memprioritaskan kepentingan masyarakat Indonesia.

“Pemerintah Indonesia seyogyanya bagi terus selalu memprioritaskan kepentingan kebangsaan terjadwal internal tata ZEE Indonesia internal hal ini yang berbatasan dengan Vietnam. Kepentingan nasional yang dimaksud termasuk peningkatan kapasitas dan kemampuan nelayan Indonesia baik secara kuantitatif atau kualitatif dengan pendekatan pendidikan, pelatihan, dan inovasi teknologi penangkapan iwak yang efektif, efisien, dan ramah mileu,” kata Ketua Umum Bahari Muda Nusantara Kaisar Penghabisan internal manifesto tertulis pada Paru-paru 2 November lalu.

“Isu ZEE itu koteng isu diplomatis, negara harus memperjuangkan sampai tutul darah intiha,” ujar Ketua Umum KONANN Suwarno Tarigan.

“Kita perlu mempunyai kudrati diri yang kuat bikin mempertahankan independensi negara”, sambungnya.

“Jangan berikan konsesi cak bagi Vietnam dalam perundingan penetapan batas ZEE dengan Vietnam, ini kerugian bagi Indonesia, karena kehilangan sebagian wilayah yang menjadi klaim Indonesia selama ini,” kata Pemimpin KNTI Area Aceh, Azwar Anas beberapa tahun tinggal.

BACA Pula:


Adanya pemberian konsesi ZEE untuk Vietnam disebut-sebut akan berdampak merusak dan terlampau merugikan lakukan para nelayan, menurut Sekjen Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Kepribadian Laksana.

Hingga momen ini, perundingan penetapan batas ZEE dengan Vietnam tersebut belum menghasilkan keuntungan bikin Indonesia terutama tercalit kemerdekaan negara, menurut SNI.

Di sebelah lain, Co-Founder IOJI Andreas Aditya Salim menyodorkan kegiatan illegal fishing atau hipotesis illegal fishing oleh kapal ikan Vietnam di daerah laut Natuna Utara di negeri negosiasi ZEE antara Indonesia dan Vietnam masih suka-suka selama bulan Juli sampai dengan September 2022 n domestik press briefing mengenai Amatan Keamanan Nautikal pada Senin 15 November.

Beliau menilai tidak ada itikad baik dan tidak suka-suka sukma kolaborasi dari pemerintah Vietnam terhadap proses perundingan sempadan ZEE yang sampai detik ini masih berjalan, jika dilihat dari operasi kapal Vietnam di sebelah utara garis landas kontinen.

Baca juga:  Sebutkan Ciri Ciri Manusia Purba Jenis Pithecanthropus