aplikasi, aplikasi edit video, aplikasi edit foto, aplikasi penghasil uang, aplikasi bpjs ketenagakerjaan, aplikasi jaki, aplikasi edit video di laptop, aplikasi bpjs kesehatan, aplikasi pinjaman online, aplikasi awal bros, aplikasi adalah, aplikasi akuntansi, aplikasi absensi online,aplikasi arisan, aplikasi accounting, aplikasi awal bros batam, aplikasi admin slot, aplikasi belajar bahasa inggris, aplikasi baca novel gratis, aplikasi buat paspor, aplikasi bibit, aplikasi bobol wifi, aplikasi belanja online, aplikasi cek bansos, aplikasi cari jodoh, aplikasi cek pajak kendaraan, aplikasi capcut, aplikasi canva, aplikasi chat, aplikasi cari teman sekitar, aplikasi cek suhu tubuh, aplikasi desain rumah, aplikasi disdukcapil, aplikasi download video, aplikasi download video youtube, aplikasi dana, aplikasi download youtube, aplikasi desain baju, aplikasi daftar paspor online batam, aplikasi edit video di hp, aplikasi edit pdf, aplikasi edit foto terbaik, aplikasi edit background foto, aplikasi edit video terbaik, aplikasi foto, aplikasi freelance, aplikasi facebook, aplikasi foto jadi kartun,aplikasi flip, aplikasi foto bergerak, aplikasi film gratis, aplikasi foto di laptop,aplikasi gambar, aplikasi ganti background foto, aplikasi get contact, aplikasi gambar di ipad, aplikasi gambar denah rumah, aplikasi gojek, aplikasi gabung foto, aplikasi google, aplikasi halo awal bros, aplikasi hijau, aplikasi hotel, aplikasi hapus background, aplikasi hitung kalori, aplikasi hd foto, aplikasi hacker, aplikasi hotel murah

Berikut Ini Hewan Endemik Yang Ada Di Indonesia Adalah

Berikut Ini Hewan Endemik Yang Ada Di Indonesia Adalah

POLISI REPUBLIK INDONESIA

Penjaga keamanan REPUBLIK INDONESIA

Badge of the Indonesian National Police.svg

MABES POLRI

Flag of the Indonesian National Police.png

Bendera Petugas keamanan Republik Indonesia

Singkatan POLRI
Motto bahasa Sanskerta:
Rastra Sewakottama


(Pelayan utama Nasion)
Ikhtisar
Dibentuk 19 Agustus 1945 (BKN) 1 Juli 1946 (POLRI)
Personel 579.000 (2022)[1]
Taksiran Rp 112,1 triliun (APBN 2021)[2]
Struktur yurisdiksi
Lembaga nasional Indonesia
Wilayah syariat Indonesia
Yurisdiksi hukum Kewarganegaraan
Instrumen pangkal
  • UUD 1945 UU No. 2 Perian 2002
Markas besar Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Kidul
Pejabat eksekutif
  • Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Pembesar Polisi Negara Republik Indonesia
  • Komisaris Jenderal Penjaga keamanan Gatot Eddy Pramono, Wakil Pembesar Petugas keamanan Negara Republik Indonesia
Gambar induk Departemen Dalam Kawasan (1946–1949) (administrasi)
Kejaksaan Agung (1946–1949) (operasional)
Kementerian Pertahanan dan Keamanan (1999–2000)
Situs web
polri.go.id

Polisi Republik Indonesia
(disingkat
Polri) adalah Polisi Kewarganegaraan di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Sebelumnya Polisi ini bernama Awak Polisi Negara (BPN), Djawatan Penjaga keamanan Negara (DPN) dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI). Polri mempunyai moto
Rastra Sewakotama
yang artinya Abdi Terdahulu kerjakan Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas Polisi di seluruh kawasan Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kwartir besar Polisi Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Daksina. Polri mempunyai
call-center
yang boleh dihubungi publik yang membutuhkan bantuan petugas keamanan merupakan:
110.[3]

Visi Polri : Menjadi Polri yang Kuat Dan Tangguh

Misi  : Transparansi Berkeadilan

Kemujaraban lambang

Lambang dan motto Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berbunyi
Rastra Sewakottama
(“राष्ट्र सेवकोत्तम”), nan merupakan dari bahasa Sansekerta yang berarti “Pelayan utama Nasion”. Dalam bahasa Sansekerta,
Rastra
(“राष्ट्र”) berarti “bangsa” atau “rakyat”,[4]
dan
sevakottama
(“सेवकोत्तम”) berharga “pelayan terbaik”,[5]
maka disimpulkan bahwa
Rastra Sewakottama
berarti “pelayan terbaik bangsa/rakyat”, dan dipahami sebagai “Polri seumpama pelayan dan abdi utama negara dan nasion”. Sebutan itu yaitu Brata pertama pecah Tri Brata yang diikrarkan ibarat pedoman semangat Polri sejak 1 Juli 1954.[6]

Album

Sebelum kemerdekaan Indonesia

Masa kolonial Belanda

Veldpolitie
di Malang (sekitar 1930)

Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada mewujudkan armada pengamanan yang disebut dengan
Bhayangkara
nan bertugas mencagar sultan dan kerajaan.[7]

Pada perian kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali makanya pembentukan pasukan-pasukan asuh yang diambil dari orang-insan pribumi untuk menjaga aset dan mal orang-orang Eropa di Hindia Belanda puas perian itu. Sreg musim 1867 beberapa warga Eropa di Semarang, merekrut 78 insan pribumi bakal menjaga keamanan mereka.[8]

Wewenang operasional kepolisian ada lega residen nan dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan sreg procureur general (Penuntut umum Agung). Sreg masa Hindia Belanda terdapat bermacam-spesies kerangka kepolisian, sama dengan
veld politie
(penjaga keamanan tanah lapang),
stads politie
(polisi kota),
cultur politie
(penjaga keamanan pertanian),
bestuurs politie
(petugas keamanan pamong praja), dan tak-lain.

Searah dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan untuk bangsa Belanda dan pribumi. Plong dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat
hoofd agent
(bintara),
inspecteur van politie, dan
commisaris van politie. Kerjakan pribumi selama menjadi agen penjaga keamanan diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten regen, dan wedana petugas keamanan.

Kepolisian maju Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan kakek dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia waktu ini.[9]

Pada tutup tahun 1920-an ataupun permulaan tahun 1930 pendidikan dan jabatan
hoofd agent,
inspecteur, dan
commisaris van politie
dibuka untuk putra-putra pembesar Hindia Belanda berasal kalangan pribumi.

Masa penguasaan Jepang

Pada periode ini Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatra yang berfokus di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Bandjarmasin.[7]

Tiap-tiap maktab polisi di daerah sungguhpun dikepalai maka itu seorang bos kepolisian bangsa Indonesia, tetapi selalu didampingi oleh pengarah Jepang yang disebut sidookaan nan dalam praktik lebih berhak berpunca pejabat petugas keamanan. Puas Perian 1943 , Di indonesia di rancangan Kepolisian bernama Tokubetsu Keisatsutai / Legiun Petugas keamanan Tersendiri

Awal kemerdekaan Indonesia


Periode 1945–1950

Enggak lama sesudah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Serikat, pemerintah militer Jepang membubarkan Atlas dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk tahun Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia lega rontok 17 Agustus 1945. Secara jamak kepolisian menjadi kepolisian Indonesia nan merdeka.

Penilik Polisi Kelas I Moehammad Jasin, Kepala Polisi di Surabaya, lega rontok 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia bak langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pengumbahan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, pula menggelorakan hayat akhlak dan patriotik seluruh rakyat alias satuan-satuan bersenjata nan menengah dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.[10]
Sebelumnya lega terlepas 19 Agustus 1945 dibentuk Raga Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Independensi Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Kepala negara Soekarno melantik Komisaris Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Pengarah Kepolisian Negara (KKN).[11]

Plong awalnya kepolisian bernas privat lingkungan Kementerian Dalam Kawasan dengan keunggulan Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, padahal komplikasi operasional bertanggung jawab kepada Beskal Agung.[12]

Kemudian berangkat terlepas 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah masa 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab sambil kepada Perdana Menteri.[13]
Copot 1 Juli inilah yang setiap waktu diperingati andai Hari Bhayangkara hingga ketika ini.

Sebagai bangsa dan negara nan berjuang mempertahankan kebebasan maka Polri di samping bertugas seumpama penegak hukum pun turut bertempur di seluruh kawasan RI. Polri menyatakan dirinya “combatant” yang tidak takluk puas Konvensi Jenewa. Polisi Tersendiri diganti menjadi Mobile Brigade, bak kesatuan singularis kerjakan persangkalan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di front Sumatra Utara, Sumatra Barat, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, dan lain-bukan.

Plong waktu dewan menteri presidential, pada sungkap 4 Februari 1948 dikeluarkan Tap Pemerintah No. 1 Tahun 1948 yang mematok bahwa Polri dipimpin serampak oleh presiden/konsul presiden dalam takhta seumpama patih menteri/duta mangkubumi nayaka.

Pada musim arus fisik, Kapolri Komisaris Jenderal Petugas keamanan R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo sudah lalu mulai menata organisasi kepolisian di seluruh distrik RI. Pada Rezim Darurat RI (PDRI) yang diketuai Mr. Sjafroeddin Prawiranegara berkedudukan di Sumatra Paruh, Djawatan Kepolisian dipimpin Komisaris Raksasa Polisi Umar Said (tanggal 22 Desember 1948).[14]

Hasil Konferensi Bidang datar Bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Perkongsian (RIS), maka R.S. Sukanto diangkat bagaikan Atasan Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto diangkat bagaikan Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta.

Dengan Keppres RIS No. 22 hari 1950 dinyatakan bahwa Djawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berkecukupan di bawah perdana menteri dengan perpautan beskal agung, sedangkan kerumahtanggaan keadaan administrasi pembinaan, dipertanggung jawabkan pada menteri n domestik negeri.

Umur RIS namun beberapa bulan. Sebelum dibentuk Negara Kesatuan RI lega rontok 17 Agustus 1950, pada copot 7 Juni 1950 dengan Tap Presiden RIS No. 150, organisasi-organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Djawatan Kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut disadari adanya kepolisian negara nan dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan siasat kepolisian maupun administratif, organisatoris.


Hari 1950–1959

Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat Komisaris Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo nan bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden.

Hari kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena belum suka-suka kantor, digunakan alumnus kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Kawasan. Kemudian R.S. Soekanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Kidul, dengan sebutan Markas Ki akbar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Kwartir Raksasa Kepolisian hingga sekarang. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Keraton Negara.

Sampai periode ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan kanun gaji spesifik. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Penjaga keamanan Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam Korpri, sementara itu untuk istri penjaga keamanan semenjak zaman revolusi telah membentuk organisasi nan sebatas masa ini dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita maupun Dharma Pertiwi. Organisasi P3RI dan Bhayangkari ini memiliki atasan dan pengurus secara demokratis dan pernah timbrung Pemilu 1955 yang memenangkan singgasana di Konstituante dan Parlemen. Tahun itu semua gaji pegawai daerah berada di asal gaji angkatan perang, namun P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil berputra Regulasi Gaji Polisi (PGPOL) di mana gaji Polri relatif kian baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya (mengacu standar PBB).

Masa Demokrasi Terpimpin

Dengan Dekret Kepala negara 5 Juli 1959, sesudah kekosongan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang bersumber UUD 1945. Jabatan Mangkubumi Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di pangkal pada Menteri Permulaan setakat keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi geta Nayaka Negara ex-officio.

Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Nayaka Taruna Veteran. Sreg rontok 26 Agustus 1959 dengan Sahifah Edaran Nayaka Pertama No. 1/MP/RI/1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Nayaka Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara).

Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Legiun Perang dan Angkatan Kepolisian, Komisaris Jenderal Polisi R.S. Tjokrodiatmodjo menyorongkan keberatannya dengan alasan bakal menjaga profesionalisme kepolisian. Pada sungkap 15 Desember 1959 Komisaris Jenderal Petugas keamanan R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo mengundurkan diri sesudah menjabat Nayaka Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah pegangan Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959.

Bersendikan Keppres No. 21/1960 sebutan Nayaka Taruna Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Nayaka Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan privat bidang keamanan nasional.

Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sederajat sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.

Dengan Keppres No. 94/1962, Menteri/Desasdesus, Nayaka/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KASAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan maka dari itu Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan. Dengan Keppres No. 134/1962 menteri diganti menjadi Nayaka/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak).

Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan bersama-sama bertanggung jawab kepada presiden misal kepala pemerintahan negara. Dengan Keppres No. 290/1964 kedudukan, tugas, dan bagasi jawab Polri ditentukan umpama berikut:

  1. Perkakas Negara Penegak Hukum.
  2. Koordinator Polsus.
  3. Ikut serta dalam pertahanan.
  4. Pembinaan Kamtibmas.
  5. Kekaryaan.
  6. Sebagai instrumen revolusi.

Bersendikan Keppres No. 155/1965 sungkap 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Armada Perang dan Polri selama suatu masa di Magelang. Provisional pada tahun 1964 dan 1965, supremsi PKI bertambah samudra karena kebijakan NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi memengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat armada.

Waktu Orde Yunior

Mobil langlang Polri, 1991

Karena camar duka yang pahit dari keadaan G30S/PKI nan mencerminkan lain adanya integrasi antar anasir-partikel ABRI, maka lakukan meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Trik-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan nan menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam menutupi AD, AL, AU, dan AK yang tiap-tiap dipimpin makanya Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang permulaan.

Setelah Soeharto dipilih misal presiden plong perian 1968, jabatan Menhankam/Pangab diserahkan kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya lampau menyulitkan perkembangan Polri nan secara universal memang tak angkatan perang.

Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Staf Barisan Kepolisian Negara RI, namun singkatannya bukan lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada terlepas 1 Juli 1969.

Pada Hut ABRI sungkap 5 Oktober 1969 sebutan Panglima AD, AL, AU, dan AK diganti menjadi Penasihat Staf Armada.

Masa reformasi

Sejak bergulirnya pembaruan pemerintahan 1998, terjadi banyak pergantian nan cukup besar, ditandai dengan jatuhnya tadbir orde baru nan kemudian digantikan oleh pemerintahan pembaruan di pangkal pimpinan kepala negara B.J. Habibie di perdua maraknya bervariasi permintaan mahajana dalam perampungan pembaruan, muncul pada permintaan seyogiannya Polri dikeluarkan berpokok ABRI dengan harapan Polri menjadi rang yang profesional dan mandiri, jauh dari intervensi pihak tak kerumahtanggaan penegakan hukum.

Sejak 5 Oktober 1998, unjuk perdebatan di sekitar presiden yang mengasakan separasi Polri dan ABRI dalam bodi Polri sendiri sudah banyak bermunculan aspirasi-aspirasi yang serupa. Isyarat tersebut kemudian direalisasikan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie melalui instruksi Presiden No. 2 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI.

Seremoni pemisahan Polri dari ABRI dilakukan pada rontok 1 April 1999 di pelan upacara Mabes ABRI di Cilangkap, Jakarta Timur. Formalitas pemisahan tersebut ditandai dengan penyerahan Panji-panji Tribata Polri dari Superior Staf Umum ABRI Letnan Jenderal TNI Sugiono kepada Sekjen Dephankam Letnan Jenderal TNI Fachrul Razi, kemudian diberikan kepada Kapolri Jenderal Polisi Roesmanhadi.[15]

Maka sejak tanggal 1 April, Polri ditempatkan di bawah Dephankam. Setahun kemudian, keluarlah TAP MPR No. VI/2000 serta Kelestarian MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI, kemandirian Polri berada di sumber akar Presiden secara berbarengan dan lekas melakukan pembaruan birokrasi berkiblat Penjaga keamanan yang mandiri, bermakna dan professional.[16]
Separasi ini pun dikuatkan melewati amendemen Undang-Undang Bawah 1945 ke-2 yang dimana Polri bertanggung jawab dalam bidang keamanan dan ketertiban, sedangkan TNI bertanggung jawab dalam bidang kubu. Lega tanggal 8 Januari 2002, diundangkanlah UU No. 2 tahun 2002 akan halnya Kepolisian Republik Indonesia oleh Kepala negara Megawati Soekarnoputri.

Isi dari Undang Undang tersebut selain pemisahan tersebut, Kapolri bertanggung jawab langsung pada Kepala negara dibanding sebelumnya di dasar Panglima ABRI, pengangkatan Kapolri nan harus disetujui Senat Rakyat, dibentuknya Komisi Kepolisian Nasional bakal membantu Kepala negara membentuk garis haluan dan memilih Kapolri. Kemudian Polri dilarang terkebat dalam kebijakan praktis serta dihilangkan kepunyaan pilih dan dipilih, harus tunduk privat peradilan publik pecah sebelumnya melalui kehakiman militer. N domestik kepolisian sendiri pun memulai perombakan n domestik dengan dilakukan demiliterisasi Kepolisian dengan meredakan corak militer dari Polri, perubahan kamil angkatan perang menjadi institusi penegak hukum dan keamanan yang profesional, penerapan lengkap Hak Asasi Manusia, penarikan Fraksi ABRI (tercatat Polri) dari DPR, perubahan dogma, pelatihan dan tanda kepangkatan Polri yang sebelumnya sama dengan TNI, dan lainnya. Reorganisasi Polri pasca perombakan diatur kerumahtanggaan Perpres No. 52 tahun 2010 adapun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia.

Selain Kepolisian, pada masa Reformasi sekali lagi banyak dibentuk lembaga baru yang bertugas buat penegakan syariat dan pembuatan kebijakan keamanan seperti Uang lelah Pemberantasan Korupsi (2002), Jasmani Narkotika Nasional (2009), Badan Kebangsaan Penanggulangan Terorisme (2010), Jasad Keamanan Laut (2014). Perwira aktif Polri dapat menjabat privat bagan ini, baik menjadi penyidik, pejabat struktural setakat pimpinan. Bentuk-lembaga ini nantinya berkoordinasi dengan Polri sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Selain dari paradigma dan organisasi, setakat saat ini penjaga keamanan pun berbenah perlahan-kapling mendisiplinkan dan meningkatkan integritas anggotanya. Mengingat pada masa perombakan tak sedikit anggota Kepolisian yang terungkap ke umum mengantuk kode etik profesi lebih-lebih terjerat syariat seperti korupsi, suap, rekening gendut, narkoba, dll. Selain kasus hukum, saling terjang antara anggota Polri dan TNI dilapangan dan ketegangan antar lembaga penegak syariat masih mewarnai perjalanan pembaruan Kepolisan.

Tugas dan wewenang

Polisi melakukan patroli perkembangan tungkai cak bagi mengendalikan keadaan masyarakat umum

Tugas sosi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

  1. memelihara keamanan dan ketertiban publik;
  2. menegakkan hukum; dan
  3. memberikan preservasi, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Privat melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

  1. melaksanakan pengaturan, preservasi, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan umum dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  2. menyelenggarakan segala kegiatan privat menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran mondarmandir di jalan;
  3. membina masyarakat lakukan meningkatkan partisipasi awam, kesadaran hukum masyarakat serta loyalitas warga masyarakat terhadap syariat dan regulasi perundang-invitasi;
  4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan awam;
  6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian tunggal, penyidik tenaga kerja provinsi sipil, dan bentuk-rangka pengamanan swakarsa;
  7. berbuat pengkajian dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan regulasi perundang-pelawaan lainnya;
  8. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kemustajaban tugas kepolisian;
  9. mencagar keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana tertera memberikan pertolongan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  10. melayani kepentingan warga masyarakat lakukan sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/ataupun pihak nan berwenang;
  11. memasrahkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
  12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-ajakan.

Kerumahtanggaan rangka menyelenggarakan tugas sebagai halnya dimaksud Kepolisian Negara Republik Indonesia secara publik berwenang:

  1. mengakuri laporan dan/atau pengaduan;
  2. kondusif mengamankan perselisihan penduduk masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya kebobrokan masyarakat;
  4. meluluk revolusi nan dapat menimbulkan perceraian atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  5. mengeluarkan regulasi kepolisian dalam lingkup kewenangan eksekutif kepolisian;
  6. melaksanakan pemeriksaan khusus misal bagian dari tindakan kepolisian intern rangka pencegahan;
  7. berbuat tindakan pertama di tempat kejadian;
  8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  9. mengejar butir-butir dan barang bukti;
  10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Kewarganegaraan;
  11. membedakan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam buram peladenan masyarakat;
  12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  13. mengakuri dan menyimpan produk temuan bikin darurat waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

  1. memberikan magfirah dan mematamatai kegiatan keramaian umum dan kegiatan awam lainnya;
  2. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  3. menerimakan sertifikat lepas mengemudi sarana bermotor;
  4. menerima takrif tentang kegiatan garis haluan;
  5. memberikan belas kasihan dan berbuat pengawasan senjata api, mangsa peledak, dan senjata tajam;
  6. memberikan abolisi operasional dan melakukan pengawasan terhadap bodi manuver di bidang jasa pengamanan;
  7. memberikan wahi, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pasifikasi swakarsa n domestik meres teknis kepolisian;
  8. mengamalkan kooperasi dengan kepolisian negara enggak dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
  9. melakukan penapisan fungsional kepolisian terhadap hamba allah luar yang subur di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi tersapu;
  10. mengoper pemerintah Republik Indonesia kerumahtanggaan organisasi kepolisian alam semesta;
  11. melaksanakan wewenang bukan nan termasuk dalam skop tugas kepolisian.

Organisasi

Organisasi Polri disusun secara berjenjang pecah tingkat siasat menjejak kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Kwartir Samudra Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat distrik, Kepolisian Republik Indonesia Resor (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Republik Indonesia Sektor (Polsek) di distrik kecamatan.


Markas besar[17]
[18]

Unsur pimpinan

Unsur pimpinan Mabes Polri merupakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan berkewajiban kepada Presiden. Kapolri berpangkat Jenderal Polisi. Pada 27 Januari 2021, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Sang. resmi menjadi Kapolri baru menggantikan Jenderal Penjaga keamanan Drs. Idham Azis, M.Sang.. Kapolri dibantu oleh seorang Wakil Kepala Polri berlenggek Komisaris Jenderal Penjaga keamanan. Wakapolri kini dijabat oleh Komisaris Jenderal Polisi Dr. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si..

Unsur juru ramal dan ajudan arahan

Unsur pengawas dan ajun pimpinan terdiri dari:

  • Inspektorat Penapisan Umum (Itwasum), bertugas mendukung Kapolri internal penyelenggaraan pengawasan dan pengawasan umum dan perbendaharaan internal lingkungan Polri tertera rincih-asongan organsiasi non struktural yang makmur di bawah pengendalian Kapolri. Kini dipimpin oleh Komisaris Jenderal Petugas keamanan Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si.
  • Staf Kapolri Bidang Aksi (As Ops), bertugas membantu Kapolri dalam pengelolaan fungsi penyelenggaraan bidang operasional dalam mileu Polri teragendakan koordinasi dan kerjasama eksternal serta pemberdayaan masyarakat dan unsur-partikel asisten Polri lainnya. Asops ketika ini dipegang makanya Ahli nujum Jenderal Penjaga keamanan Agung Setya Imam Effendi, S.H., S.IK., M.Si.
  • Staf Kapolri Bidang Perencanaan Publik dan Rekaan (Asrena), bertugas membantu Kapolri dalam manajemen keistimewaan perencanaan publik dan ekspansi, tersurat pengembangan sistem organisasi dan tata serta eksplorasi dan pengembangan dalam lingkungan Polri. Detik ini dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat, S.IK., M.H.
  • Staf Kapolri Satah Sendang Daya Individu (AS SDM), bertugas membantu Kapolri dalam tata khasiat penyelenggaraan latar sumber rahasia manusia termasuk upaya perawatan dan peningkatan kesejahteraan personel dalam lingkungan Polri. Detik ini dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi Drs. Visiun Widada, M.Phil.
  • Staf Kapolri Permukaan Logistik (Aslog), bertugas kontributif Kapolri internal penyelenggaraan kekuatan logistik internal mileu Polri. Aslog dijabat oleh Inspektur Jenderal Petugas keamanan Raden Prabowo Argo Yuwono, S.IK., M.Si..
  • Divisi Profesi dan Pasifikasi (Div Propam), ialah unsur pelaksana staf khusus permukaan pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal. Kadiv Propam momen ini ialah Juru ramal Jenderal Polisi Drs. Syahar Diantono, M.Si.
  • Divisi Hukum (Div Kum) adalah anasir pengawas dan kepercayaan didikan di satah hukum pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri, dengan pimpinan Peramal Jenderal Petugas keamanan Dr. Drs. Remigius Sigid Tri Hardjanto, S.H., M.Si.
  • Divisi Perpautan Masyarakat (Div Humas) adalah unsur penilik dan ajudan pimpinan di meres hubungan masyarakat pada tingkat Mabes Polri yang berpunya di pangkal Kapolri, dengan pimpinan Inspektur Jenderal Polisi Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M.
  • Divisi Hubungan Jagat (Div Hubinter), adalah unsur ajudan pimpinan bidang hubungan internasional yang ada di bawah Kapolri. Putaran ini membawahi National Crime Bureau Interpol (NCB Interpol), untuk menangani kejahatan jagat. Dengan bimbingan Inspektur Jenderal Polisi Drs. Johanis Asadoma, S.IK., M.Hum.
  • Divisi Teknologi, Mualamat, dan Komunikasi (Div TIK), adalah molekul pembantu bimbingan di bidang informatika nan meliputi teknologi informasi dan komunikasi elektronika. Dipimpin oleh Inspektur Jenderal Polisi Slamet Uliandi, S.IK.
  • Staf Tukang Kapolri, bertugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya. Pengelola Staf Pandai Kapolri adalah Peramal Jenderal Petugas keamanan Prof. Dr. Eko Hangit Heri, M.M..
  • Staf Pribadi Didikan (Spripim) merupakan unsur peladenan yang bertugas membantu Kapolri/Wakapolri dalam melaksanakan tugas kedinasan dan tugas khusus dari Kapolri/Wakapolri. Dipimpin oleh Komisaris Besar Petugas keamanan Dedy Murti Haryadi, S.IK., M.Si..
  • Sekretariat Publik (Setum) adalah unsur pelayanan yang bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi kesekretariatan atau administrasi masyarakat baik yang bersifat masyarakat dan terpumpun di mileu Mabes Polri. Dipimpin makanya Komisaris Besar Petugas keamanan Mochammad Seno Putro.
  • Peladenan Markas (Yanma) adalah anasir pelayanan yang bertugas menyelenggarakan keistimewaan pembinaan dan pelayanan mahajana dan urusan n domestik di lingkungan Mabes Polri, khususnya mencantol fasilitas Kwartir. Dipimpin oleh Komisaris Besar Penjaga keamanan Hari Nugroho.

Anasir pelaksana tugas resep

Unsur perakit tugas pusat terdiri dari:

  • Jasmani Intelijen dan Keamanan (Baintelkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan bikin kekuatan pelaksanaan tugas operasional dan tata Polri atau guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan kerumahtanggaan rangka mewujudkan keamanan intern negeri. Kabaintelkam momen ini dijabat makanya Komisaris Jenderal Polisi Drs. H. Ahmad Dofiri, M.Si.
  • Raga Reserse Kriminal (Bareskrim), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan delik, termasuk fungsi identifikasi dan kebaikan laboratorium forensik, kerumahtanggaan rangka penegakan hukum. Dipimpin oleh seorang Komisaris Jenderal Petugas keamanan. Kabareskrim saat ini dijabat oleh Komisaris Jenderal Penjaga keamanan Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.
  • Tubuh Penjagaan Keamanan (Baharkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan yang mencangam pemeliharaan dan upaya kenaikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam bentuk membuat keamanan dalam distrik. Kabaharkam ketika ini dijabat oleh Komisaris Jenderal Polisi Drs. Arief Sulistyanto, M.Si.
  • Korps Brigade Mobil (Korbrimob), bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan yang berintensitas hierarki, dalam rangka penegakan keamanan kerumahtanggaan negeri. Korps ini dipimpin maka dari itu sendiri Komisaris Jenderal Polisi. Dankorbrimob sekarang dijabat oleh Komisaris Jenderal Polisi Drs. Anang Revandoko, M.I.Kom.
  • Korps Sangat Lintas (Korlantas), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan umum, penegakan hukum, eksplorasi keburukan suntuk lintas, registrasi, dan identifikasi penyetir dan alat angkut bermotor, serta mengadakan patroli jalan raya. Kakorlantas ketika ini dijabat oleh Pengontrol Jenderal Penjaga keamanan Drs. Firman Santyabudi, M.Sang.
  • Detasemen Solo 88 Antagonistis Teror Polri (Densus 88 AT), bertugas menyelenggarakan kelebihan intelijen, preventif, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional intern rangka penggalian dan penyidikan tindak perdata terorisme. Kadensus 88 AT ketika ini dijabat maka dari itu Inspektur Jenderal Penjaga keamanan Martinus Hukom, S.IK., M.Si.

Unsur pendukung

Unsur pendukung, terdiri mulai sejak:

  • Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lemdiklat Polri), bertugas merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan fungsi pendidikan pembentukan dan pengembangan bersendikan tipe pendidikan Polri meliputi pendidikan profesi, manajerial, akademis, dan vokasi. Kalemdiklat Polri saat ini adalah Komisaris Jenderal Penjaga keamanan Prof. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si.. Lemdiklat Polri membawahi:
  • Sekolah Staf dan Didikan Kepolisian (Sespimpol), yakni unsur perakit pendidikan dan staf partikular yang berkenaan dengan pengembangan manajemen Polri. Terdiri dari Sespimma (dahulu Selapa), Sespimmen (dahulu Sespim) dan Sespimti (dulu Sespati). Kasespimpol saat ini dijabat oleh Peramal Jenderal Polisi Drs. Herry Rudolf Nahak, M.Si.
  • Akademi Kepolisian (Akpol), adalah anasir pelaksana pendidikan pembentukan Perwira Polri. Gubernur Akpol dipegang makanya Inspektur Jenderal Polisi Drs. Suroto, M.Si..
  • Perguruan tinggi Hobatan Kepolisian (STIK), adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf spesial nan berkenaan dengan pendidikan tataran dan ekspansi hobatan dan teknologi kepolisian. Ketua STIK dipegang maka itu Penyelia Jenderal Polisi Drs. H. Yazid Fanani, M.Si..
  • Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa), adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan Calon Perwira Polri bagi Bintara Polri. Komandan Setukpa dipegang oleh Brigadir Jenderal Polisi Mardiaz Kusin Dwihananto, S.IK., M.Hum..
  • Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS), adalah anasir pencipta pendidikan pembentukan Calon Perwira Polri bagi para lulusan ilmuwan.
  • Pendidikan dan Pelatihan Khusus Kejahatan Transnasional (Diklatsus Jatrans) ialah unsur pelaksana utama di radiks Lemdiklat Polri yang bertugas menyelenggarakan kerja sebanding, pendidikan dan pelatihan pemberantasan kejahatan transnasional bagi para penegak syariat. Diklatsusjatrans dipimpin maka itu Kadiklatsusjatrans yang waktu ini dijabat maka dari itu Brigadir Jenderal Polisi Aby Nursetyanto, S.H., S.I.K..
  • Pendidikan dan Pelatihan Reserse (Diklat Reserse) adalah elemen kreator utama di bawah Lemdiklat Polri nan yaitu pusat pendidikan dan pelatihan latar penyidikan. Diklat Reserse dipimpin makanya Kadiklat Reserse nan saat ini dijabat makanya Brigadir Jenderal Penjaga keamanan Agus Nugroho.
  • Pokok Pendidikan (Pusdik)/Sekolah terdiri dari:
    • Pusdik Intelijen (Pusdikintel)
    • Pusdik Lalulintas (Pusdiklantas)
    • Pusdik Tugas Umum (Pusdikgasum)
    • Pusdik Brigade Mobil (Pusdikbrimob)
    • Pusdik Kepolisian Perairan (Pusdikpolair)
    • Pusdik Administrasi (Pusdikmin)
    • Pusdik Pembinaan Publik (Pusdikbinmas)
    • Sekolah Bahasa (Sebasa)
    • Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan)
    • Sekolah Polisi Negara (SPN)
  • Rahasia Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri adalah unsur suporter di bidang kedokteran kepolisian dan kebugaran kepolisian puas tingkat Mabes Polri yang berbenda di sumber akar Kapolri nan dipimpin maka itu Inspektur Jenderal Petugas keamanan dr. Asep Hendradiana, Sp.AN., KIC., M.Kes., termuat didalamnya adalah Apartemen Sakit Bhayangkara Tingkat I Raden Said Sukanto yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Penjaga keamanan dr. Hariyanto, Sp.PD..
  • Pusat Keuangan (Puskeu) Polri ialah molekul pendukung di satah pembinaan finansial pada tingkat Mabes Polri nan berada dibawah Kapolri yang dipimpin makanya Brigadir Jenderal Petugas keamanan Lukas Akbar Abriari, S.IK., M.H..
  • Sendi Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri adalah unsur suporter di satah penelitian, eksplorasi dan pengembangan pada tingkat Mabes Polri nan berada di asal Kapolri yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi Iswyoto Agoeng Lesmana Doeta.
  • Rahasia Memori (Pusjarah Polri) adalah partikel pendukung di bidang sejarah, museum, dan taman bacaan Polri pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi Apriastini Bakti Bugiansri, S.IK..

Kepolisian daerah

  • Kepolisian Negara Republik Indonesia Negeri (Polda) yakni satuan produsen utama Kewilayahan yang berada di dasar Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri sreg tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang berkewajiban kepada Kapolri. Kapolda dibantu maka itu Wakil Kapolda (Wakapolda).
  • Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres). Suka-suka tiga spesies Polda, adalah Tipe A-K, Tipe A dan Varietas B. Polda Tipe A-K saat ini saja terwalak 1 Polda, yakni Polda Metro Jaya. Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin koteng perwira tinggi bersusun Juru ramal Jenderal Petugas keamanan, sedangkan Tipe B dipimpin perwira panjang berpangkat Brigadir Jenderal Polisi.
  • Setiap Polda menjaga keamanan sebuah provinsi.
  • Polres, membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Kerjakan kota – daerah tingkat besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Metro (Polres Metro – wilayah hukum Polda Metro Jaya) serta Kepolisian Resor Kota Lautan (Polrestabes), buat tipe urban dinamai Kepolisian Resor Kota (Polresta), dan untuk tipe rural bernama Kepolisian Resor (Polres). Polres memiliki rincih tugas kepolisian yang konseptual, layaknya Polda, dan dipimpin maka dari itu seorang Komisaris Segara Polisi (kerjakan Polrestabes dan Polresta) ataupun Pengapit Komisaris Ki akbar Polisi (untuk Polres)
  • Setiap Polres menjaga keamanan sebuah ii kabupaten alias kabupaten.
  • Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh sendiri Pengapit Komisaris Raksasa Petugas keamanan (singularis untuk Polda Metro Jaya) atau Komisaris Petugas keamanan (kerjakan tipe urban), serta Ajun Komisaris Petugas keamanan (tipe rural). Di sejumlah daerah sebuah Polsek dapat dipimpin oleh Pengontrol Polisi Satu maupun Inspektur Petugas keamanan Dua.
  • Setiap Polsek menjaga keamanan sebuah kecamatan.

Setiap Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) mempunyai sejumlah Direktorat dalam menangani tugas menyajikan dan mencagar, yaitu:

  • Direktorat Reserse Kriminal
  • Subdit Keamanan Negara (Kamneg)
  • Subdit Substansi Bangunan Kapling (Hardabangtah)
  • Subdit Kriminal Umum (umum)
  • Subdit Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras)
  • Subdit Reserse Mobile (Resmob)
  • Subdit Cukup umur Anak dan Wanita (PPA)
  • Unit Inafis
    (Indonesia Automatic Finger Print Identification System) / Identifikasi TKP (Bekas Situasi Perkara)
  • Direktorat Reserse Kriminal Khusus
  • Subdit Delik Manipulasi
  • Subdit Cyber Crime
  • Direktorat Reserse Narkoba
  • Subdit Narkotika
  • Subdit Psikotropika
  • Direktorat Intelijen dan Keamanan
  • Direktorat Lalu Lintas
  • Subdit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa)
  • Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regident)
  • Subdit Penegakan Hukum (Gakkum)
  • Subdit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel)
  • Subdit Langlang Pengawalan (Patwal)
  • Subdit Patroli Jalan Raya (PJR)
  • Direktorat Pembinaan Umum (Bimmas, dulu Bina Mitra)
    • Bagian Pembinaan Operasional
    • Subdit Pembinaan Ketertiban Sosial (Subditbintibsos)
    • Subdit Pembinaan Satpam/Polsus (Satpam/Polsus)
    • Subdit Pembinaan Perpolisian Awam (Subditbinpolmas)
    • Subdit Bhabinkamtibmas
  • Direktorat Samapta
    • Adegan Pembinaan Operasional
    • Subdit Gasum (Penugasan Umum)
    • Subdit Dalmas (Pengendalian Massa)
  • Direktorat Pengamanan Bahan Vital (Pamobvit)
    • Bagian Pembinaan Operasional
    • Subdit Daerah Tertentu (Waster)
    • Subdit Tamasya
    • Subdit VIP
    • Subdit Audit
  • Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud)
  • Direktorat Tahanan dan Komoditas Bukti (Tahti)
  • Maktab Propaganda
    • Bag Kerma (Kerjasama)
    • Bag Dalops (Pengendalian Operasi)
    • Bag Binops (Pembinaan Operasi)
  • Biro SDM
    • Bag Binkar (Pembinaan Karir)
    • Bag Dalpers (Pengendalian Personel)
    • Bag Watpers (Preservasi Pegawai)
    • Bag Psi (Ilmu jiwa)
  • Biro Rena (Perencanaan Awam dan Anggaran)
    • Bag Strajemen
    • Bag Progar
    • Bag RBP
    • Bag Renprogar
  • Biro Logistik
    • Bag Suka-suka (Pengadaan)
    • Bag Faskon (Akomodasi dan Konstruksi)
    • Bag Bekum (Perbekalan Umum)
    • Bag Pal (Peralatan)
    • Bag Infolog (Informasi Logistik)
  • Bidang Keuangan
    • Subbid BIA dan APK (Pembiayaan dan Akuntansi Pelaporan Finansial)
    • Subbid Dalverif (Pengendalian dan Pengecekan)
  • Meres Profesi dan Pengamanan (Propam)
    • Subbid Wabprof (Pertanggungjawaban Profesi)
    • Subbid Paminal (Pasifikasi Internal)
    • Subbid Provos
  • Permukaan Hukum
    • Subbid Bankum (Bantuan Hukum)
    • Subbid Sunluhkum (Penyusunan dan Penyuluhan Syariat)
  • Bidang Susunan Mahajana
    • Subbid Penmas (Penerangan Mahajana)
    • Subbid PID (Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi)
    • Subbid Multimedia
  • Bidang Medis Kesehatan
    • Subbid Dokpol (Kedokteran Kepolisian)
    • Subbid Kespol (Kesegaran Kepolisian)
  • Bidang Teknologi Infomasi Kepolisian
    • Subbid Tekinfo (Teknologi Informasi)
    • Subbid Tekkom (Teknologi Komunikasi)

Struktur kewedanan

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia puas dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas distrik administrasi tadbir sipil. Komando anak kunci berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Puas kebanyakan, struktur komando Polri dari sosi ke area merupakan:

  • Pusat
  • Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)
  • Tingkat distrik
  • Kepolisian Distrik (Polda)
  • Tingkat kabupaten/kota
  • Kepolisian Resor Metro (Polres Metro – Unik di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya)
  • Kepolisian Resor Daerah tingkat Besar (Polrestabes)
  • Kepolisian Resor Daerah tingkat (Polresta)
  • Kepolisian Resor (Polres)
  • Tingkat kecamatan/distrik
  • Kepolisian Sektor Kota (Polsekta)
  • Kepolisian Sektor (Polsek)

Kawasan syariat bersumber Kepolisian Kewedanan (Polwil) ialah distrik yang sreg masa kolonial adalah keresidenan. Karena wilayah seperti mana ini umumnya hanya ada di Pulau Jawa, maka di luar Jawa lain dikenal adanya satuan kasatmata Polwil kecuali bakal wilayah perkotaan seperti ibu kota area seperti misalnya Polwiltabes Makassar di Sulawesi Selatan.

Mulai mulanya tahun 2010 seluruh Kepolisian Distrik (Polwil) di Pulau Jawa sudah lalu dihapus.[19]
[20]

Di beberapa daerah terpencil, ada pula pos-pos polisi nan merupakan ekstensi tangan berasal Kepolisian Sektor, yang dinamakan Kepolisian Sub-sektor.

Alutsista

Masa mendatang

Internal wilayah, Kepolisian Republik Indonesia lagi menghadapi banyak tantangan nan semakin kompleks sama dengan pembasmian narkoba, manipulasi dan pencucian uang, terorisme, cybercrime, perdagangan manusia, kelompok-kelompok radikal dan intoleran. Kejahatan-ki kebusukan tersebut sudah bersifat transnasional dan memiliki jaringan mendunia.

Internal perkembangan minimum akhir intern kepolisian yang semakin modern dan menyeluruh, Polri bukan doang mengurusi keamanan dan ketertiban di n domestik negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-kelainan keamanan dan ketertiban regional alias antarabangsa, begitu juga yang ditempuh oleh politik PBB yang sudah lalu meminta pasukan-barisan polisi, termuat Indonesia, untuk ikut aktif dalam beraneka macam operasi kepolisian, misalnya di Namibia (Afrika Selatan) dan Kamboja (Asia). Seperti mana dengan mengirimkan Laskar Penjaga Perdamaian PBB yaitu Satuan Tugas Unit Petugas keamanan Berseragam /
Formed Police Unit
(FPU) ke misi UNAMID di Sudan dan MINUSCA di Afrika Paruh.[21]
[22]

Dalam budaya populer

Film

  • Arie Hanggara
    (1985) – diangkat dari kisah aktual kematian seorang anak berumur 8 tahun maka itu ibu tirinya, dibintangi oleh Deddy Mizwar
  • Singa Lodaya (1978) – Singa Lodaya, sebuah film laga yang berlatar sejarah berdurasi 1,5 jam. Disutradarai Yudhi DH dan Soeparmin film Singa Lodaya dirilis pada tahun 1978. Sederet aktor dan aktris seperti Ami Jaya, S Naryo Hadi, WD Mochtar, Pipiet Sandra dan Soeyoedi Ananta Yudha ikut membintangi bioskop ini. Sinema Singa Lodaya membualkan tentang kisah pasukan Mobrig (Mobile Brigade) yang berjuang bakal otonomi melawan penjajah Belanda dan penumpasan persangkalan PKI Muso di Madiun 1948.
  • Menumpas Teroris
    (1986) – dibintangi makanya Barry Prima dan El Manik
  • The Raid
    (2011) – dibintangi oleh Iko Uwais, Joe Taslim, dan Donny Alamsyah
  • Java Heat
    (2013) – dibintangi oleh Kellan Lutz, Ario Bayu, Ufuk. Wifnu Wikana, dan Mickey Rourke
  • 22 Menit
    (2018) – dibintangi maka itu Ario Bayu
  • Sayap Sayap Tersayat
    (2022) – dibintangi oleh Ariel Tatum dan Nicholas Saputra

Televisi

  • 86
    (2014 hingga kini) – terinspirasi oleh acara televisi AS Cops, ditayangkan di NET TV
  • The Police
    – ditayangkan di Trans 7 saban hari pada pukul 11 malam WIB
  • Cleansing Kalijodo
    (2016) – dibintangi oleh Ario Bayu yang memerankan Kapolres Penjaringan Nakhoda Krishna Murti, dan Fauzi Baadila nan memerankan Daeng Aziz dalam susukan TV Australia Crime + Investigation

Lihat pun

  • Etiket Kepangkatan Anggota Polri
  • Stempel Janjang PNS Polri
  • Badan Reserse Kriminal
  • Korps Brigade Otomobil
  • Detasemen Partikular 88
  • Korps Mondarmandir
  • Badan Pemeliharaan Keamanan
  • Badan Intelijen Dan Keamanan
  • Divisi Profesi Pengamanan
  • Lemhanas
  • Sespimti
  • Sesko

Referensi


  1. ^

    “Polri Tambah 27 Ribu Personel di 2019, Terbanyak di Jawa Timur”

  2. ^

    [1]

  3. ^

    https://nasional.sindonews.com/read/432702/14/kapolri-luncurkan-hotline-110-bisa-layanan-penjaga keamanan-semudah-pesan-pizza-1621505119/7

  4. ^


    “Rastra”.
    Kamus Sansekerta.





  5. ^


    “sevakottama”.
    Kamus Sansekerta.





  6. ^


    “Salinan arsip”. Diarsipkan dari varian nirmala terlepas 2017-05-13. Diakses sungkap
    2018-05-16
    .




  7. ^


    a




    b





    Buku pintar calon anggota dan anggota Polri. hlm. 5.





  8. ^



    Polisi Zaman Hindia Belanda. Dari kepedulian dan ketakutan. hlm. 27.





  9. ^



    Polisi Zaman Hindia Belanda. Bermula kepedulian dan ketakutan. hlm. 65.





  10. ^


    “memori Polri”. polri.go.id. Diarsipkan berusul varian masif tanggal 2012-11-10. Diakses tanggal
    5 Novermber
    2012
    .





  11. ^



    Sejarah Nasional Indonesia VI. hlm. 182.





  12. ^


    Djamin, Awaloedin (2007).
    Rekaman jalan kepolisian di Indonesia. hlm. 122.





  13. ^


    “Penetapan Pemerintah tahun 1946”. ngada.org. Diarsipkan dari varian ceria tanggal 2019-03-06. Diakses tanggal
    5 November
    2012
    .





  14. ^


    “Ad Perpetuam Rei Memoriam”. harianhaluan.com.




  15. ^


    “Sejarah Pemecahan Polri dengan ABRI dan Pertanyaan tentang Harapan”.
    Tirto.id. tirto.id. Diakses tanggal
    3 Januari
    2022
    .





  16. ^

    “Sekilas adapun Pemecahan Polri dan TNI”

  17. ^


    Kapolri, Ordinansi. “Kanun Kapolri Nomor 06 Tahun 2017 Adapun Susunan Organisasi dan Pengelolaan Kerja Asongan Organisasi Sreg Tingkat Mabes Polri”.
    Peraturan Kapolri
    . Diakses terlepas
    2021-03-03
    .





    [
    pranala nonaktif permanen
    ]



  18. ^


    “PERPOL Transisi KEDUA GAB_compressed.pdf”.
    bab.divkum.polri.go.id
    . Diakses copot
    2021-03-03
    .





    [
    pranala purnajabatan permanen
    ]



  19. ^


    Wibisono, Kunto, ed. (13 February 2012). “Lima Polwil Dan Polwiltabes Semarang Akan Dilikuidasi”.
    ANTARA News. Antara News.com. Diakses rontok
    22 November
    2012
    .





  20. ^


    Ampelas Amarullah (4 February 2012). “Polwiltabes Surabaya Diubah Kaprikornus Polrestabes”.
    VIVA.co.id. news.viva.co.id. Diakses sungkap
    22 November
    2012
    .





  21. ^



    Polri Kirim 154 Personel FPU ke Sudan, 20 Diantaranya Polwan
    (dalam bahasa Inggris), diakses tanggal
    2021-02-28






    [
    pranala purnajabatan permanen
    ]



  22. ^


    “Polri Bingkis Pasukan Perdamaian Garuda Bhayangkara II ke Afrika Tengah”.
    Sindonews.com. 2020-09-06. Diakses tanggal
    2021-02-28
    .




Sumber

  • Bloembergen, Marieke (2011).
    Penjaga keamanan Zaman Hindia Belanda. Dari kepedulian dan keseraman. PT Kompas Media Nusantara. ISBN 978-979-709-544-4.



  • Poesponegoro, Marwati Djoened.
    Sejarah nasional Indonesia: Zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia 1942-1998. PT Balai Referensi. ISBN 979-407-412-8.



  • Gunawan, SH, MKn, Markus (2009).
    Buku weduk nomine anggota dan anggota Polri. Jakarta: Visi Alat angkut Referensi. ISBN 979-605-033-7.



  • DR. H. Moehammmad Jasin, Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) (2012).
    Memoar JASIN Si POLISI PEJUANG. Melempengkan Rekaman Kelahiran Polisi Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Wacana Terdahulu. ISBN 978-979-22-5177-7.



  • Djamin, Awaloedin dan Ambar Wulan, G. 2016.
    Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara

Pranala luar

  • (Indonesia)
    Situs web konvensional Kepolisian Negara Republik Indonesia
  • (Indonesia)
    IPW Kerangka nirlaba Penyelia kinerja Polri Diarsipkan 2020-08-12 di Wayback Machine.
  • (Indonesia)
    Sekolah Inspektur Polisi Sendang Sarjana (SIPSS) Diarsipkan 2019-05-22 di Wayback Machine.
  • (Indonesia)[2] Diarsipkan 2021-05-18 di Wayback Machine.



Berikut Ini Hewan Endemik Yang Ada Di Indonesia Adalah

Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

Baca juga:  Mengapa Mutasi Dapat Mengakibatkan Terjadinya Evolusi Pada Makhluk Hidup